SUMEDANG (NN).– DPRD Kabupaten Sumedang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD terkait usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Rumah Susun untuk ditetapkan sebagai prakarsa DPRD Kabupaten Sumedang.
Rapat yang dilaksanakan pada Jumat (13/11/2026) tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang. Rapat bersifat internal dan dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Sumedang, serta dipimpin langsung oleh Ketua DPRD didampingi para Wakil Ketua DPRD.
Dalam rapat tersebut, Bapemperda mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota DPRD agar dapat ditetapkan sebagai Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sumedang.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumedang, drg. H. Rahmat Juliadi, M.H.Kes., menjelaskan bahwa penyusunan Raperda tersebut dinilai penting sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan rumah susun di Kabupaten Sumedang.
Menurutnya, regulasi tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam berbagai aspek penyelenggaraan rumah susun, mulai dari pembangunan, perizinan, hingga pengelolaannya.
Selain memberikan kepastian hukum, keberadaan Raperda ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, pembangunan dan pengelolaan rumah susun dapat dilaksanakan secara tertib, aman, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Rahmat Juliadi menyampaikan bahwa regulasi tersebut juga memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rapat Paripurna ini menjadi salah satu tahapan awal dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari prakarsa DPRD. Hal tersebut sekaligus mencerminkan komitmen DPRD Kabupaten Sumedang dalam mendorong lahirnya regulasi yang memberikan kepastian hukum serta manfaat bagi masyarakat. ***
